Wiki Berita
-Politisi Partai Golkar Lampung Utara Achmad Lutfi Ismail,SE.S,Sos, komentari kasus dugaan korupsi di Inspektorat yang kini sedang di dalami oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi sempat viral hebohkan masyarakat lampung utara.
Pemeriksaan yang sangat cepat oleh pihak kejaksaan negeri kotabumi terhadap dugaan korupsi di inspektorat terkait dilaksanakan kegiatan uji laboratrium atas 94 paket proyek tahun 2018 sebelum dibayarkan atas rekomendasi LHP BPK tersebut diduga sarat kepentingan politik karna terlalu cepat prosesnya, padahal kita tau banyak kasus-kasus yang sudah heboh duluan tidak ada tindak lanjutnya, kita masih ingat kasus OTT pejabat dinas PMD, Sekretariat DPRD yang sudah nyata-nyata ada kerugian negara disitu namun dingin- dingin saja, atau karna kasus inspetorat ini semata-mata inpekturnya mantu bupati lampung utara.
Saya baca beberapa berita dari media online bahwa kegiatan tersebut diduga merugikan negara sebesar 1.2 miliar, yang jadi pertanyaan siapa yang sudah hitung kerugian negaranya dimana, ini sudah pertengahan tahun 2023 kegiatan tersebut 2021 dan 2022 jika kegiatan tersebut ada temuan pasti pihak BPK sudah memberikan teguran atas LHP kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat dan PUPR yang menggandeng tenaga ahli dari UBL itu, dan saya mencoba cari informasi dari uji laboratorium 94 paket proyek tersebut inspektorat lampung utara dapat memulihkan keuangan negara sebesar 2.4 miliar atas pemulangan dana rekanan kontraktor proyek 2018.
"Jadi saya berpikir logika saja dimana letak kerugian negaranya, informasi yang saya dapat juga bahwa temuan itu belum semua rekanan kontraktor proyek 2018 masih ada yang belum memulangkan kerugian negara tersebut,"kata Lutfi.
Jangan sampai kasus inspektorat ini berlatar belakang ketersinggungan atau ada unsur politik, ini akan menjadi preseden tidak baik bagi keberlangsungan roda pemerintahan kabupaten lampung utara, jangan terkesan Para jaksa ini memaksakan kasus itu untuk dan mengkriminalisasi pihak inspektorat yang sudah susah payah bekerja memulihkan keuangan negara, atau jangan - jangan kasus tersebut sengaja dibuat untuk menutupi kasus-kasus yang mandek,agar publik teralihkan perhatiannya," ujar Achmad Lutfi Ismail.
Politisi Golkar Ini juga menambahkan, seharusnya APH dan APIP ini bersinergi untuk menjalankan amanat pemerintah pusat agar pokus untuk bersama-sama memulihkan keuangan atau aset negara serta pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi di setiap OPD, bukan malah mencari-cari kesalahan pihak inspektorat.
"Pada hakekatnya manusia itu tidak ada yang sempurna, yang bersih itu malaikat,apalagi sengaja dicari-cari kesalahannya ya siapa aja pasti ketemu salahnya, sesama Porkopimda seharusnya saling komunikasi yang baiklah karna satu sama lainnya saling membutuhkan," tambah lutfi.
Bupati Lampung Utara harus cepat ambil sikap atas kasus tersebut, bukan karna inspektur sebagai anak mantu tetapi Marwah pemerintahan yang harus dijaga.
"Mereka pasti masih butuh dengan pemkab lampung utara, kita juga tau semua rehab-rehab kantor kejaksaan itu sedikit banyak dapat Hibah dari pemkab lampung utara, termasuk kendaraan operasionalnya," tutup Lutfi.
Wartawan:Agus Triadi
